Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Keadilan Fiskal Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batumiau
DOI:
https://doi.org/10.59025/nwhx1403Keywords:
Pajak Bumi Dan Bangunan , Ketimpangan Pajak , Kepatuhan Wajib Pajak , Data Pajak Keliru , Pajak Tanah Tidak Sesuai, Protes PBB DesaAbstract
Pemberdayaan pemerintah desa merupakan strategi penting dalam meningkatkan keadilan fiskal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya di Desa Batumiau. Selama ini, pemungutan PBB sering menghadapi kendala berupa banyak warga mengeluhkan bahwa rumah sederhana dikenai pajak lebih tinggi dibandingkan bangunan besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan fiskal dan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Metode Pelaksanaan meliputi Edukasi Pajak, Pendataan Ulang Objek Pajak, Transparansi dan Partisipasi PBB. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan penerimaan pajak sebesar 40%, dan penurunan keluhan masyarakat sebesar 70% . Hal ini menunjukkan kegiatan pemberdayaan pemerintah desa di Batumiau terbukti meningkatkan keadilan fiskal PBB melalui peningkatan partisipasi masyarakat, akurasi data pajak, serta transparansi pengelolaan
References
D. Lestari, Analisis Ketimpangan Fiskal dalam Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung: Alfabeta, 2020.
M. Rahman and E. Sulastri, Keadilan Fiskal dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Makassar: Hasanuddin University Press, 2021.
B. Widodo and L. Pertiwi, Kepatuhan Wajib Pajak dan Persepsi Masyarakat terhadap PBB. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
A. Putri and S. Wulandari, Literasi Fiskal Masyarakat Desa dalam Mendukung Kepatuhan Pajak. Semarang: Unnes Press, 2020
S. Marlina and F. Ahmad, Digitalisasi Sistem Informasi Pajak Daerah. Surabaya: Airlangga Press, 2021.
B. Nugraha and H. Putra, Inovasi Fiskal melalui e-PBB dan Sistem Pembayaran Daring. Malang: UB Press, 2021.
T. Handayani, Tata Kelola Fiskal Desa dan Peran Pemerintah Lokal. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
A. Gunawan and R. Aditya, Peran Pemerintah Desa dalam Pengawasan Fiskal Lokal. Jakarta: Pustaka Nusantara, 2018.
R. Sari and P. Nugroho, Pendekatan Partisipatif dalam Validasi Data Pajak Desa. Solo: UNS Press, 2022.
H. Santoso, Reformasi Administrasi Pajak Daerah. Bandung: Refika Aditama, 2020.
Y. Pratama, Transparansi Fiskal dan Kepercayaan Publik. Jakarta: Kencana, 2019.
L. Dewi and A. Saputra, Manajemen Pajak Desa Berbasis Teknologi. Surabaya: ITS Press, 2021.
K. Hidayat, Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan PAD. Malang: UB Press, 2020.
F. Ramli and R. Yusuf, Literasi Pajak dan Partisipasi Masyarakat. Medan: USU Press, 2019.
N. Wahyuni, Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Instrumen Pembangunan Desa. Padang: Andalas University Press, 2021.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Louisa Sarah Kamanasa, Andy S. K. Dahoklory, Rilan Romsery, Wina Yosepina Mose, Winny Malewan, Adriana Tambo, Febby julita Tutupahar, Silvi Rumtuntuly, Cicilia Petrus, Rita indriwati Tutuala, Abraham Mauressy, Nelci Hakapaa, Betsy autin Wokamau, Hans Leha, Febbi Lellkely
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
This work is licensed under a 