Lokakarya  Diplomasi Budaya Dan Kerjasama Perbatasan Dalam Kerangka Sister City Kota Jayapura-Vanimo-Wewak Papua New Guinea

Melyana Ratana  Pugu; Apriani Anastasia  Amenes

doi:10.59025/949zmh72

Authors

Melyana Ratana Pugu Hubungan Internasional, Fisip Universitas Cenderawasih
Apriani Anastasia Amenes Hubungan Internasional, Fisip Universitas Cenderawasih

DOI:

https://doi.org/10.59025/949zmh72

Keywords:

Diplomasi Budaya, Kerja Sama Perbatasan, Sister City, Kota Jayapura, Vanimo, Wewak, Papua Nugini

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan diplomasi budaya serta kerja sama perbatasan antara Kota Jayapura, Indonesia, dan Kota Vanimo serta Wewak, Papua Nugini, dalam kerangka sister city. Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan pemangku kepentingan dari kota Jayapura antara lain kepala Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura dan seluruh staf dan pegawai juga pegawai dari distrik Perbatasan yaitu Distrik Muara Tami kota Jayapura untuk meningkatkan pemahaman dan kolaborasi di bidang budaya, ekonomi, dan sosial. Metode yang digunakan meliputi lokakarya, diskusi kelompok, dan tanya jawab di mana peserta diajak untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan hubungan antar kota. Dari kegiatan ini, dihasilkan beberapa inisiatif, termasuk program pertukaran pelajar dan kegiatan seni budaya yang melibatkan masyarakat lokal. Luaran pengabdian ini juga mencakup penerbitan jurnal yang mendokumentasikan proses, hasil, dan rekomendasi untuk kerja sama lebih lanjut. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan potensi besar dalam pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya identitas budaya dan pelestariannya. Inisiatif yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan antar kota, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Melalui program-program yang telah dirintis, diharapkan tercipta jaringan yang berkelanjutan antara Jayapura, Vanimo, dan Wewak, yang dapat diimplementasikan dalam jangka panjang untuk memajukan kerjasama regional di berbagai bidang

References

• Ali Mukti, Takdir. (2013). Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia. Yogyakarta: The Phinisi Press

• Alexander S Kuznetsov. (2014). Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs. Routledge New Diplomacy Studies. Routledge

• Damos Dumoli Agusman. (2017). Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama

• Djelantik, Sukawarsini. 2012. Diplomasi antara Teori dan Praktik. Yogyakarta: GRAHA. ILMU

• Kuznetsov, Alexander S. (2015). Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational governments in international affairs. London: Routledge

• LAKIP Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura 2018.

• Shoelhi, Mohammad. Diplomasi. Praktik Komunikasi Internasional

• Suryokusumo, Sumaryo. 2004. Praktik Diplomasi. Jakarta : STIH IBLAM

• Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari. Diplomasi Kebudayaan

• Adinda, J. Q., Bainus, A., & Riswanda. (2020). Evaluasi Kerja Sama Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Sister Cities antara Kota Bandung dan Kota Seoul). Jurnal Moderat, 6(2), 350–360

• Alam, Gilang Nur dan Arfin Sudirman. (2020). “Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City.” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Vol. 16 No.1 DOI: https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3365.31-50

• Criekemans, David. 2008. Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?‟. Belgium: University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy

• Helda Purwantika, NIM. E1111161025. Program Studi Hubungan Internasional Fisip Untan. Diplomasi Budaya Indonesia Dalam Meningkatkan Pariwisata Di Kawasan Perbatasan Indonesia- Malaysia Tahun 2019

• I Rachmawati, Fauzan. (2012). Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia. Jurnal. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 16(2), 95-109

• Stringer, K. (2006). Pacific Island microstates: pawns or players in pacific rim diplomacy? Diplomacy & Statecraft, 17 (3), pp. 547-577 DOI: https://doi.org/10.1080/09592290600867636