Penyusunan Legal Opinion Sebagai Panduan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Pertanahan di Desa Persiapan Yawuru

Abstract

Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan hukum yang ditemukan di Desa Persiapan Yawuru, yang timbul akibat adanya perbedaan klaim dan pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah berdasarkan hak asal-usul yang diwariskan secara turun-temurun serta adanya peristiwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Diperlukan penyelesaian yang tepat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta nilai-nilai adat dan budaya masyarakat setempat. Sebagai bentuk kontribusi keilmuan mahasiswa KKN Program Studi Hukum kepada Pemerintah Desa Persiapan Yawuru, permasalahan tersebut ditindaklanjuti melalui program prioritas berupa penyusunan Legal Opinion yang bertujuan memberikan kajian dan pendapat hukum mengenai status serta keabsahan peralihan hak atas tanah sekaligus memberikan alternatif penyelesaian yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Desa. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum perdata dan hukum pertanahan, khususnya ketentuan mengenai sahnya perjanjian dan jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil kajian menunjukkan bahwa jual beli tanah seluas 2.426 m² pada prinsipnya merupakan peristiwa hukum perdata yang sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian serta dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan atas objek tanah tersebut. Jual beli yang telah dituangkan dalam Akta Jual Beli dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan menghasilkan peralihan hak yang memperoleh kepastian hukum melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 25.12.000003277.0 atas nama SL. Sertifikat tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.